HALUAN JAMBI- Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan korupsi dapat menurunkan kinerja ekonomi.
Hal ini dikarenakan bisa mengganjal kegiatan produktif salah satunya investasi. Pasalnya, korupsi dapat berpengaruh kepada siapapun yang memiliki modal.
"Sehingga, mereka berpikir seribu kali untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia," katanya saat acara Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan 2021, Rabu (8/12).
Selain itu, korupsi juga akan menurunkan kinerja ekonomi dan tentu menurunkan kinerja dari sisi demokrasi atau representasi.
Pada sisi makro, korupsi juga bisa memicu ketimpangan ekonomi dan menyuburkan kemiskinan.
"Kita melihat di seluruh dunia dan kita bisa melihat bukti tersebut, bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi meskipun mereka memiliki natural resources maka banyak masyarakatnya yang kelaparan, yang tidak bisa mendapat pendidikan bahkan untuk mendapatkan air bersih," imbuhnya
Saat ini, kata Mulyani, Indonesia memiliki skor persepsi anti korupsinya cukup membaik dalam beberapa tahun ke belakang. Namun, pada 2020 skornya turun.
Oleh sebab itu, ia menilai posisi Indonesia masih perlu membersihkan diri dari korupsi.
"Ini merupakan suatu pencapaian namun kita juga tahu bahwa kita masih jauh dari apa yang disebut negara yang mendapatkan persepsi di mana tingkat anti korupsinya cukup tinggi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia juga mengatakan korupsi dapat menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, masyarakat tidak akan mempercayai pemerintah yang sangat korup.
Pada titik yang paling berbahaya, ketidakpercayaan itu bisa berujung pada gejolak politik sosial yang bisa berdampak pada kehidupan sosial ekonomi.
"Jadi korupsi adalah suatu musuh bersama dia tidak mengenal lokasi, pendudukan, posisi semuanya bisa dihinggapi dengan apa yang disebut penyakit korupsi ini," tegasnya.
Mulyani juga menyampaikan, tugas negara masih sangat banyak dan besar dalam membasmi korupsi. Karakter atau budaya anti korupsi harus menjadi sesuatu yang dipahami bersama.
"Sebuah karakter di mana kita paham apa yang menjadi hak, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan," pungkasnya.
